FOKUSKINI – Kisruh tentang swasta menguasai sumber daya air Nusantara adalah persepsi yang keliru. Pengusahaan air oleh industri, harus ada izin yang ketat. Bahkan ada 21 syarat ketat bagi pelaku industri dalam pengusahaan air.

Rachmat Hidayat dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang juga Ketua Umum Aspadin (Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) menyatakan, salah satu syarat ketatnya adalah swasta wajib memperbarui izin setiap dua sampai tiga tahun sekali.

Menurut dia, yang menjadi perhatian di RUU Sumber Daya Air dan masih terus dibahas oleh Komisi V DPR RI itu antara lain pada Pasal 47 yang menyebutkan, bila mau mengusahakan air, maka swasta harus mau bekerjasama dengan BUMN/BUMD, dilarang menutup atau memagari kawasan pengusahaan air, menyamakan air perpipaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dengan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

“Jika pengusahaan Izin hanya diberikan pada BUMN/BUMD, lalu dimana peran swasta?!” singgung Rachmat Hidayat.

Dirinya menilai, tidak ada penguasaan SDA oleh swasta atau pelaku industri karena ketika industri terlibat dalam pemanfaatan air, mereka harus mengikuti aturan main yang ketat. Mulai dari mengurus izin lokasi, UKL/UPL atau AMDAL hingga izin usaha.

Tidak hanya itu, industri juga harus memiliki SIPA (surat izin pengambilan ait bawah tanah) yang dikeluarkan oleh badan perizinan Provinsi ataupun Kementerian terkait. Juga ada proses konsultasi publik ke masyarakat mengenai sekitar rencana pengajuan izin pemanfaatan air

Rachmat mengatakan, aturan main yang harus diikuti oleh industri antara lain setiap bulannya wajib melaporkan penggunaan air kepada Kantor Dinas PSDA & ESDM dan Dispenda. Dalam hal perizinan, industri juga harus melakukan konservasi di daerah hulu (recharge area), membuat sumur imbuhan (sumur resapan), membuat sumur pantau, serta melaporkan penggunaan air.

Dalam hal pengawasan, lanjut Rachmat, industri dipantau berkala oleh dinas teknis (Dispenda, ESDM, BLH), dimonitor juga oleh DPRD dan instansi lainnya, diwajibkan memasang meteran air pada setiap sumur pengambilan air, dan meteran air secara berkala dikalibrasi.

“Dalam pengusahaan air tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga dibutuhkan peran industri. Kehadirin industri bukan untuk menguasai, tapi mengusahakan adanya AMDK untuk melayani kebutuhan air pada masyarakat,” sambung Rachmat.

Staf Khusus Kementerian PUPR Firdaus Ali mengomentari tentang peran swasta yang jadi kebutuhan karena negara terkendala hambatan fiskal. Jadi yang diatur adalah bagaimana negara hadir mengawasi pengelolaan SDA, agar tidak ada yang termarginalkan dan terzolimi.

Negara, lanjut dia, harus menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan.

“Saat ini, kita membutuhkan payung hukum, regulasi yang adil, tertib, bermanfaat, dan berkelanjutan,” kata Firdaus Ali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *