FOKUSKINI – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pejabat Publik yang menerima suap dari Pebisnis kembali terulang.

KPK kembali menangkap basah seorang kepala daerah, sejumlah pejabat dan seorang pengusaha di Cirebon, Jawa Barat. OTT ini menyusul OTT sebelumnya yang terkait dengan pengurusan perizinan proyek Meikarta, melibatkan empat orang dari pihak Lippo Group sebagai pemberi suap, termasuk Billy Sindoro yang menjabat sebagai Direktur Operasional Lippo Group, dua konsultan, dan satu pegawai Lippo Group.

Kemudian ada lima orang yang diduga telah menerima suap dari Lippo Group yaitu Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

“Melihat pola kasus tindak pidana korupsi yang mayoritas melibatkan pihak swasta sebagai pemberi suap dan pejabat publik sebagai penerima, sudah jadi keharusan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak selamanya hanya bertumpu pada membangun sistem pencegahan korupsi di sektor publik sebagai demand side. Perusahaan harus mulai diwajibkan mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi, sehingga dari supply side, penawaran atau pemberian suap dapat secara dini dicegah” kata Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) dalam keterangan tertulisnya.

“Pola tindak pidana korupsi dimana pemberian suap biasanya dilakukan melalui jasa perantara—konsultan, penasihat—perlu dimitigasi oleh perusahaan, sehingga implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) tidak hanya berlaku ke internal perusahaan, tetapi juga diterapkan ke pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan,” lanjut Dadang Trisasongko.

“Perusahaan juga harus memahami UU Tipikor (UU No. 31 tahun 1999) dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Perma No. 13 tahun 2016), karena sebenarnya perusahaan dapat dijatuhi sanksi pidana apabila kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh personelnya terbukti memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, dan apabila perusahaan tidak mengembangkan sistem pencegahan korupsi yang sesuai dengan profil risiko perusahaan, maka perusahaan juga dapat dijatuhi pidana,” tambahnya..

“Melihat empat profil perusahaan (Duta Graha Indah, Nindya Karya, Tuah Sejati, dan Tradha) yang telah mendapat status tersangka di KPK, dimana keempat perusahaan tersebut berasal dari sektor konstruksi, maka Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini,” dimohon Dadang Trisasongko.

“Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018, yang salah satu fokusnya adalah mendorong praktik bisnis yang berintegritas, seharusnya dijadikan momentum agar perusahaan terbesar di Indonesia—termasuk Lippo Group—diwajibkan untuk membangun program anti korupsi yang sesuai dengan profil risiko perusahaan, sehingga implementasi program anti korupsi tidak lagi bersifat voluntary, tetapi mandatory,” harap Dadang Trisasongko.

“KPK juga perlu segera mengeluarkan peraturan tentang panduan program anti korupsi, agar perusahaan memiliki pedoman dalam menyusun program anti korupsi yang komprehensif,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *