FOKUSKINI – Masih terkait dengan Hari Kesehatan Nasional 2018 — Koalisi Perlindungan Masyarakat (KOPMAS) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyelenggarakan diskusi publik “Menyoal PerBPOM No 31 Tahun 2018 Kemajuan ataukah Kemunduran Polemik Susu Kental Manis?” pada Jumat ini (16/11/2018) di Gedung LBH Jakarta.

Hadir sebagai pembicara Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, Kasubdit Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi Kementerian Kesehatan Galopong Sianturi SKM MPH, Ketua UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI Dr dr Damayanti Rusli Sjarif SpA(K).

Sebagaimana diketahui, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) baru saja menandatangani PerBPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Didalamnya terdapat 2 pasal yang mengatur tentang susu kental manis, yaitu pasal 54 dan 67 huruf W dan X.

Pasal 54 memuat kewajiban produsen untuk mencantumkan tulisan pada label produk SKM yang berbunyi: Perhatikan! Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu. Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan. Tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi.

Sementara pasal 67 butir W memuat larangan berupa pernyataan dan visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber gizi. Butir X memuat larangan pernyataan dan visualisasi yang semata-mata menampilkan anak di bawah usia lima tahun pada susu kental dan analognya.

Kehadiran kedua pasal tersebut dalam regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM, seharusnya dapat menjadi langkah preventif sejumlah persoalan kesehatan masyarakat seperti diabetes, obesitas dan penyakit tidak menular lainnya. Namun, yang harus diwaspadai adalah apabila dalam penerapannya tidak ada pengawasan dan ketegasan dari negara.

Ketua Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS) Arif Hidayat khawatir produsen memiliki interpretasi lain dalam memahami kedua pasal tersebut. Apalagi, saat ini pemerintah kita terlihat masih belum optimal mengatasi persoalan-persoalan kesehatan di masyarakat. “Salah satu peran penting pemerintah (Indonesia) dalam perlindungan kesehatan masyarakat adalah melalui kebijakan atau perundang-undangan. Namun sejauh ini, kami melihat masih terdapat celah-celah pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat. Salah satunya terlihat pada upaya pemerintah mengatasi persoalan susu kental manis,” jelas Arif Hidayat dalam keterangannya.

Ketua UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI, Dr dr Damayanti Rusli Sjarif SpA(K) mengatakan, pada produk susu kental manis sudah tidak ada lagi kata susu, tetapi pada label kemasan masih tertulis sajian untuk diseduh. “Kalau dari kemasan produk dilihat di bagian depan sudah tidak ada kata susu, tetapi di bagian belakang masih ditulis saran penyajian. Ini yang perlu diluruskan. Masyarakat harus minum gula?” imbuh Damayanti seakan jengkel.

Pratiwi, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan, pada saat polemik susu kental manis mencuat, DPR telah meminta daftar produsen susu kental manis kepada BPOM tetapi hingga saat ini BPOM belum memberikan daftar tersebut. Dia menambahkan, untuk masalah polemik susu kental manis sebenarnya sudah jelas peraturannya, hanya saja implementasi dalam penindakannya masih kurang. “Saat ini penindakan bagi produsen yang menyalahi aturan hanya mendapatkan hukuman berupa peringatan, kemudian larangan mengedarkan produk, dan terakhir adalah penutupan pabrik (produksi). Hanya saja, penindakan bagi produsen yang melanggar belum maksimal,” kata Pratiwi, menyesalkan.

Sebagaimana diketahui, polemik susu kental manis menjadi pembahasan publik, setelah ditemukan sejumlah balita menderita gizi buruk akibat mengkonsumsi susu kental manis. Satu diantaranya, balita asal Kendari meninggal dunia di usia 10 bulan. Ketidaktahuan masyarakat serta persepsi yang sudah terbentuk di masyarakat melalui cara beriklan produk, membikin masyarakat beranggapan bahwa produk tersebut adalah susu yang dapat diberikan kepada anak.

Langkah BPOM menerbitkan kebijakan tersebut seharusnya menjadi langkah awal bagi edukasi kesehatan masyarakat, terutama mengatasi persoalan gizi ganda, stunting dan obesitas. Namun, hal itu akan terwujud bila ada kesadaran penuh dari produsen untuk segera menaati serta tidak lagi mempromosikan produk kental manis sebagai minuman susu.

“Produsen harus dengan tegas mengatakan bahwa susu kental manis adalah produk yang hanya dapat digunakan untuk bahan tambahan dalam makanan atau topping. Jika regulasi sudah ada, namun produsen masih berpromosi semaunya, apalagi ada pembiaran, maka edukasi pola hidup sehat untuk masyarakat tidak akan optimal dan target pemerintah mewujudkan Generasi Emas 2045 juga tidak akan tercapai,” keluh Arif Hidayat.

Dalam kegiatan memperingati Hari Kesehatan Nasional, masalah gizi ganda masih menjadi perhatian. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang baru saja di rilis oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya perbaikan status gizi pada balita di Indonesia. Proporsi status gizi sangat pendek dan pendek turun dari 37,2% (Riskesdas 2013) menjadi 30,8%.

Demikian juga proporsi status gizi buruk dan gizi kurang turun dari 19,6% (Riskesdas 2013) menjadi 17,7%. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah adanya tren peningkatan proporsi obesitas sejak tahun 2007 sebagai berikut 10,5% (Riskesdas 2007), 14,8% (Riskesdas 2013) dan 21,8% (Riskesdas 2018). Riskesdas 2018 juga menunjukkan kenaikan prevalensi Penyakit Tidak Menular.

Berbagai upaya telah jamak dilakukan dalam rangka perbaikan status gizi tersebut. Edukasi pola hidup sehat gencar dilakukan, baik oleh Kementerian Kesehatan maupun pihak swasta dan komunitas masyarakat yang aktif mengedukasi. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS), isi piringku serta batasi konsumsi gula garam lemak (GGL) aktif di gaungkan. Namun kenyataannya, persoalan gizi seolah jalan ditempat dengan menurunnya angka stunting namun meningkatkan prevalensi diabetes.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *