FOKUSKINI – Ketidakpercayaan pada penegakan hukum, disampaikan Vivi sebagai istri Mayjen (Purn) Moerwanto Soeprapto yang kini masih melaksanakan sisa hukuman subsider di LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat — karena Vivi selaku pihak pengelola gedung Cawang Kencana menilai cara-cara pengadilan pesanan telah mengkriminalisasi kasus hukum suaminya yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial dan Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

“(Padahal kami telah mengajukan data-data kebenaran) Sesuai bukti-bukti (hukum) otentik yang semuanya kami masih pegang. Jadi (pengadilan hukum sekarang) bukan lagi menjalani kebenaran dan penuh dengan tekanan intimidasi. Pak Moer itu pernah diperiksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tahun 2010, dan dinyatakan tidak ada kerugian negara yang pernah dilakukan beliau. Inilah, saya anggap (semuanya) penuh konspirasi (yang dimulai) saat di persidangan, Bahkan, Pak Moer menyatakan bahwa gedung Cawang Kencana yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22, Cawang, Jakarta Timur seperti dinyatakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah bukan atas kepemilikan Kementerian Sosial. Sebidang tanah seluas 7902 m2 berikut bangunan gedung kantor diatasnya dengan sertifikat hak pakai atas nama Yayasan Citra Handadari Utama telah dikembalikan kepada Depsos namun bangunan gedungnya bukan kepemilikan Depsos,” diterangkan Vivi pekan ini.

Namun realitasnya dipaparkan Vivi, di sidang pengadilan pihaknya harus terus kalah, dan dibuktikannya memang kalah terus dan ketika pernah mendatangi Kementerian Keuangan ternyata perkara tanah seluas 7902 m2 tersebut masih dalam proses untuk dijadikan aset negara, dan kemudian tahun 2015 baru masuk aset negara atas keputusan Kemenkeu.

“Tapi itu baru perihal kepemilikian tanahnya, dan (nasib) gedungnya bagaimana (?) karena IMB dan wajib pajaknya masih atas nama yayasan. Maka kita akhirnya sepakat mengadakan perlawanan dengan meminta pelaksanaan penegakan hukum yang benar,” keluh lanjut Vivi.

Sekarang ini, pihak Kementerian Sosial telah resmi menganggap segalanya di lingkup kawasan gedung Cawang Kencana adalah kepemilikan mereka ataupun negara, dan sampai beberapa kali mengadakan kegiatan senam sehat disana, dan menyatakan sudah memiliki anggaran pemerintah untuk merenovasi bangunannya. “Padahal masih bermasalah hukum, dan mereka (pihak Kementerian Sosial) memaksakan diri dan malah sempat sampai pernah pagar pintu masuk pekarangan gedung Cawang Kencana dkunci paksa. Jadi kami beharap ada gelar perkara terbuka di lokasi dengan membawa semua penegak hukum untuk diuji bukti kesemuanya karena selalu dimohon menunggu keputusan dan dianjurkan menuntut ke pengadilan,” ungkap dia yang telanjur menilai keputusan pengadilam itu sesat karena selalu saja pihaknya dikalahkan terus.

Ditegaskan oleh Vivi, gedung Cawang Kencana pertama kali dibangun dibiayai Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial tetapi meski perijinan segala bentuk undian berhadiah seperti SDSB/Porkas di masa orde baru melalui Depsos maka bukan berarti Cawang Kencana otomatis milik Depsos.

“Pak Moer pernah jadi Bupati Bantul (1986-1991) dan diangkat jadi Sekjen Depsos (1998) dan kini di usianya sudah 75 tahun masih menjalani hukuman subsider sepanjang satu setengah tahun lagi atas tuduhan korupsi uang operasional sebagai ketua yayasan senilai total Rp 726 juta.

“Sudah beberapa kali kami kirim surat ke Presiden Jokowi, tapi cuma sekali ditanggapi dengan memberikan nota peringatan ke Kementerian Sosial. Kini di gedung Lantai 4 sudah dipakai oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, padahal masih sidang untuk perkara perdata yang belum ada keputusan menyatakan kita disuruh keluar. Namun (kenyataannya) kita sudah dipaksa keluar karena anggaran keuangan renovasi (gedung Cawang Kencana) sudah ditetapkan oleh Kemenkeu,” ujar Vivi meneruskan keterangannya.
.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *